Analisis Hukum Sengketa Perdata Calon Anggota Legislatif di Internal Partai Politik (Studi Kasus Partai Gerindra pada Pemilu 2019).

Analisis Hukum Sengketa Perdata Calon Anggota Legislatif di Internal Partai Politik (Studi Kasus Partai Gerindra pada Pemilu 2019). Ibnu Sanubari Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2021 monographic id Indonesia xii + 91 hlm.; 18 x 25 cm Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan. Hal ini berarti bahwa Negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga Negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Mekanisme penyelesaian perselisihan melalui peradilan merupakan upaya hukum untuk menjamin keadilan hukum di masyarakat termasuk dalam penyelesaian perselisihan di internal partai politik Partai Gerindra. Perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/ PN.JAK.SEL, tentang perselisihan calon anggota legislatif di internal Partai Gerindra?2) Bagaimana implikasi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.JAK.SEL, terhadap calon anggota legislatif terpilih Partai Gerindra? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimanaPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.JAK.SEL, tentang perselisihan calon anggota legislatif di internal Partai Gerindra?2) Untuk mengetahui bagaimana implikasi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.JAK.SEL, terhadap calon anggota legislatif terpilih Partai Gerindra? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode ini untuk mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini menggunakan lima macam pendekatan hukum, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan komperatif, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Kesimpulannya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan perdata Mulan Jameela, dan menyatakan bahwa para tergugat serta turut tergugat berhak menetapkan Mulan Jameela sebagai Anggota Legislatif terpilih untuk Daerah Pilih Jawa Barat XI. Adapun implikasi dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah diberhentikannya Ervin Lutfhi dan Fahrul Rozi dari keanggotaan Partai Gerindra. Keduanya diberhentikan oleh Partai Gerindra sebagai langkah administrasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019.PN.JAK.SEL HUKUM SENGKETA, PARTAI POLITIK 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 327 SKRIPSI HTN 327 My Library SKRIPSI HTN 327 24266 2022-09-08 10:44:22 2022-09-08 10:50:21 machine generated