Siurip Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2021 monographic id Indonesia

Text

xiii + 72 hlm.; 18 x 25 cm Pada dasarnya hukum pernikahan adalah wajib apabila kedua calon mempelai sudah mencukupi syarat dan rukunnya. Namun pada masa pandemi covid-19 yang mewabah di Indonesia kementrian Agama mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang penundaan pernikahan yang disebutkan dalam surat edaran Menteri Agama No.P001/DJ.III/Hk.007/07/2021 menyebutkan bahwa: Petunjuk teknis layanan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat: Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat Covid-19 utuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaanya. Masa pandemi akibat wabah Covid-19 telah melanda hampir seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia yang memiliki dampak yang ditimbulkan akibat wabah ini baik dari segi sosial, ekonomi dan lain sebagainya, hal serupa juga dalam ranah pernikahan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan perkawinan pada saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P002/DJ.III/HK.00.7/07/2021? Penelitian ini bertujuan untuk, 1). Untuk Mengetahui pelaksanaan perkawinan pada saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak. 2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P002/DJ.III/HK.00.7/07/2021 Bentuk metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantiatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data bersifat deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan prilaku yang diamati. Kesimpulan 1). Praktek pelaksanaan perkawinan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di KUA Kecamatan Pulomerak telah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-002/DJ/HK.III.00.7/07/2021. 2). Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan pada masa (PPKM) berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-002/DJ/HK.III.00.7/07/2021 (studi KUA kecamatan Pulomerak) di simpulkan bahwa surat edaran ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah COVID-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah. Dengan adanya surat edaran ini pegawai KUA dan masyarakat yang akan menyelenggarakan perkawinan menjadi lebih tenang dalam pelaksanaannya. PENUNDAAN PERNIKAHAN, HUKUM ISLAM 2X4.3 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 318 SKRIPSI HKI 318 My Library SKRIPSI HKI 318 24037 2022-08-12 15:11:49 2022-08-12 15:12:51 machine generated