Bagus Supriadi, Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2021 monographic id Indonesia

Text

xii + 91 hlm.; 18 x 25 cm Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini merupakan implementasi prinsip equality before the law dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya sistem peradilan pidana, memiliki kaitan yang sangat erat dalam rangka melaksanakan perlindungan HAM karena menyangkut dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi. Dan ini merupakan tanggung jawab Negara dalam mewujudkan equality before the law dan acces to justice. Sehingga dalam hal ini, Pemerintah Kota Serang menerbitkan Perda Kota Serang No. 12 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Pada Masyarakat. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana Mekanisme dan Pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentan Bantuan Hukum di Kota Serang ?, 2) Bagaimana Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan jaminan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin di Kota Serang?, 3) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No. 12 Tahun 2014 dalam pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin?. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui Mekanisme dan Pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Kota Serang, 2) untuk mengetahui Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan jaminan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin di Kota Serang, 3) untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No. 12 Tahun 2014 dalam pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin. Metode penelitian dalam penilisan skripsi ini adalah metode yang bersifat kepustakaan dan lapangan, dimana data-data tersebut yang di ambil dari bebagai referensi buku dan wawancara langsung dengan pihak Posbakum MR Law Firm bapak mufti yang dijadikan sebagai tempat penelitian, juga dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis sebagai penerapan dan pengkajian aspek hukum yang ada di kantor Posbakum MR Law Firm. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, Pertama, Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya UU Bantuan Hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap Hak Atas Bantuan Hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945. Kedua, Akses setiap orang untuk mendapatkan keadilan dalam proses peradilan pidana adalah hak asasi manusi. Hak mendapatkan keadilan dan bantuan hukum merupakan sebuah jaminan sekaligus perlindungan, yang menjadi obligasi (kewajiban) Negara untuk pemenuhannya. Ketiga, berdasarkan hasil penelitian mekanisme dan pelaksanaan bantuan hukum di tinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 di Perda No. 12 Tahun 2014, studi di kantor POSBAKUM MR Law Firm adalah didapatkan bahwa Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No. 12 Tahun 2014 bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah berjalan sejauh ini meskipun menunjukkan peningkatan jumlah organisasi bantuan hukum, namun dalam beberapa hal masih dirasakan belum optimal HUKUM, PERDA 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 324 SKRIPSI HTN 324 My Library SKRIPSI HTN 324 23953 2022-08-05 14:53:31 2022-08-05 14:53:54 machine generated