Fahra Iklima Hanura Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2021 monographic id Indonesia

Text

xi + 138 hlm.; 18 x 25 cm Qanun dalam pengertiannya berarti peraturan perundangundangan atau aturan hukum yang berlaku dalam suatu daerah tertentu. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (civil law) dan hukum yang digunakan adalah hukum positif yang sumbernya berasal dari UUD 1945. Namun, di sisi lain istilah qanun juga diberlakukan di Indonesia yaitu di wilayah khusus provinsi NAD dengan pemberlakuan qanun Aceh yang sumber materilnya berlandaskan hukum Islam. Wahbah Zuhaili sebagai salah satu ulama kontemporer yang membolehkan diberlakukan qanun menjadi aturan dalam hukum menyebut bahwa pembentukan peraturan perundang-undang (qanun) yang dibuat harus bersandar kepada hukum Allah swt (Al-qur’an dan Hadist) namun karena permasalahanpermasalahan yang muncul baru dan beragam maka perundangundangan yang dibuatpun disesuaikan dengan perkembangan zaman melalui mekanisme ijtihad. Berdasarkan penelitian di atas, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi qanun di Aceh dalam sistem hukum di Indonesia? 2. Bagaimana implementasi qanun Aceh dalam tinjauan teori pembentukan peraturan perundang-undangan (qanun) menurut Wahbah Zuhaili? Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui berlakunya implementasi qanun di Aceh dalam sistem hukum di Indonesia. 2. Untuk mengetahui implementasi qanun Aceh dalam tinjauan teori pembentukan peraturan perundang-undangan (qanun) menurut Wahbah Zuhaili. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama implementasi qanun Aceh dalam sistem hukum di Indoensia dimulai melalui ditetapkannya UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kemudian diperkuat dengan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh. Kedua, dalam pembentukan perundangundangan (qanun) Wahbah Zuhaili menyebut perundang-undangan harus bersandar kepada hukum Allah swt (Al-qur’an dan Hadist) yang disesuaikan dengan lapangan ijtihad dan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam koridor hukum Allah swt Pembentukan Perundang-Undangan 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 323 SKRIPSI HTN 323 My Library SKRIPSI HTN 323 23820 2022-07-14 09:12:45 2022-07-14 09:13:27 machine generated