Maksum Pitoyo Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2021 monographic id Indonesia

Text

Pemilihan antar waktu tidak hanya dilegislatif ternyata di Pemerintahan Desa juga ada. Istilah ini dikenal sejak hadirnya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam perihal kepala desa yang berhenti dengan sisa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun maka diselenggarakan Pemlihan Kepala Desa Antar Waktu, Peraturan yang dibuat Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa, ternyata hanya sekitar 5% yang sudah melaksanakan aturan ini dari keseluruhan Desa di Kabupaten Lebak artinya hal ini jarang dilakukan, sehingga membuat rentannya maladministrasi, konflik dan money politik. Oleh karena itu seperti apa efektivitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kapunduhan, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan Perbup Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa?, 2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah di Desa Kapunduhan, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak? Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan Perbub Lebak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah di Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak., 2) Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Perbup Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah di Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak. Metode penelitian ini melakukan pendekatan yuridis sosiologis atau sosilologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu penerapan hukum di dalam masyarakat. Sehingga penelitian ini mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya di lapangan, maka dari itu penulis ingin melihat sejauh mana penerapan Perbup Lebak No 8 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa. Dengan melakukan penelitian di Desa Kapunduhan. Data Primer diperoleh penulis dari wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pelaksana, dan Kepala Desa Terpilih. Dari penelitian ini dapat disimpulkan. 1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Di Desa Kapunduhan sudah memenuhi amanat peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 terkait Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa, yang diwakili oleh 5 unsur masyarakat yaitu; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Tokoh Pemuda, dan Tokoh perempuan. Dalam pelaksanaanya ada beberpa hal tambahan yaitu ikrar atau janji calon. 2) Faktor Penghambat di Desa Kapunduhan adalah kurangnya pemahaman masyarakat,rentannya konflik dan money politik, dan terakhir keterbatasan unsur masyarakat dalam peserta Pemilihan kepala Desa Antarwaktu. Faktor Pendukung, partisipasi masyarakat, bimbingan dari Tim Pembina Kecamatan dan pengawasan dari Kabupaten Implementasi Perbup 348 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 320 SKRIPSI HTN 320 My Library SKRIPSI HTN 320 23773 2022-07-12 08:47:25 2022-07-12 08:47:53 machine generated