Muhammad Najib Al Mujaddid Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2022 monographic id Indonesia

Text

xi + 88 hlm.; 18 x 25 cm Di Indonesia banyak pasangan yang melakukan perkawinan sirri, dan ada orang yang bersedia menjadi wali muhakkam, dengan tujuan menolong dalam menghindari perbuatan zina, sehingga berani menikahkan sepasang calon suami istri tanpa wali. Wali muhakkam adalah orang biasa bukan penghulu resmi yang dimintai pertolongan oleh sepasang calon pengantin untuk menikahkannya, karena wali yang seharusnya tidak bersedia. Biasanya tokoh ulama dan tidak memerlukan prosedur resmi. Perumusan masalahnya adalah: bagaimana legalitas hukum perkawinan yang menikah dengan mengangkat wali muhakkam? Bagaimana implikasi hukum pernikahan dengan mengangkat wali muhakkam? Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui legalitas hukum perkawinan yang menikah dengan mengangkat wali muhakkam. dan untuk mengetahui implikasi hukum pernikahan dengan mengangkat wali muhakkam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini merupakan kajian yang menitik-beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Kesimpulannya Legalitas hukum perkawinan yang menikah dengan mengangkat wali muhakkam adalah tidak sah karna ada wali hakim yang lebih berhak dan telah ditetapkan dalan Undang-Undang untuk menjadi wali bagi wanita yang ingin menikah dan tidak ada wali nya dengan prosedur izin dari pengadilan. Pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum karna tidak dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang, yaitu dengan melakukan pernikahan secara resmi. Implikasi hukum pernikahan dengan mengangkat wali muhakkam yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, sehingga ada pihak yang kedepannya berpotensi mengalami banyak kerugian terutama dalam masalah keperdataan, yakni istri dan anak. Apabila ada hak dan kewajiban suami tidak dilaksanakan seperti nafkah, tempat tinggal, keperluan hidup, tidak dapat dimintakan karena prinsipnya mereka tidak terikat, tidak diatur dan tidak dilindungi oleh hukum positif. Tidak adanya pengakuan secara hukum ini berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan bagi suami terhadap istri dalam hal pengabaian tanggung jawab. serta kesulitan bagi anak dalam mengurus akta kelahiran dan hak keperdataan yang lain SISTEM PERKAWINAN 2x4.3 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 261 SKRIPSI HKI 261 My Library SKRIPSI HKI 261 23572 2022-06-24 11:02:52 2022-06-24 11:03:20 machine generated