Rizkie Firdaus Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2022 monographic id Indonesia

Text

xi + 72 hlm.; 18 x 25 cm Perlindungan Negara terhadap warga Negara melalui sistem hukumnya menentukan cara bagaimana kepentingan-kepentingan itu dapat di informasikan menjadi kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum yang kemudian menjadi sebuah hak. Yaitu salah satunya dalam masa pandemi Covid-19. Hak yang harus dipenuhi oleh Negara terhadap warga Negaranya terutama dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Kelanjutan mengenai hak dan kondisi pandemi Covid-19 dalam keadaan darurat tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mengeluarkan keputusan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ditinjau dari perspektif siyasah syar’iyyah karena hal ini terjadi siyasah syar’iyyah membuka ruang kepemimpinan suatu Negara dalam menangani permasalahan rumah tangga kepemimpinannya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Pemerintah terhadap Warga Negara dalam keadaan darurat di masa pandemi, bagaimana pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap kebijakan Pemerintah dalam keadaan darurat pandemi Covid-19 di Indonesia dalam konteks Kesehatan Masyarakat. Tujuan dari penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah terhadap Warga Negara dalam keadaan darurat di masa pandemi, untuk mengetahui pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap kebijakan Pemerintah dalam keadaan darurat pandemi Covid-19 di Indonesia dalam konteks Kesehatan Masyarakat. Adapun metode Penelitian yang digunakan ialah Deskriptif Analisis yakni pada Studi Kepustakaan (Library Reseach) dengan menelaah tentang konsep Perlindungan Negara yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (data primer). Yakni, keadaan darurat pandemi Covid-19 di Indonesia. Sedangkan data sekundernya adalah data yang biasanya untuk mendukung data primer baik dalam bentuk buku-buku, dokumen maupun dalam bentuk artikel. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Sejumlah aturan atau regulasi yang dikeluarkannya oleh Pemerintah terkait adanya aturan hukum dalam penanganan/percepatan vaksinasi dalam konteks hak atas kesehatan dimaksudkan untuk melindungi warga Negaranya. Dan dalam perspektif siyasah syar’iyyah suatu kepemimpinan menjadi hak otoritas dalam mengatur suatu keadaan negara yang sangat genting. Siyasah Asy_Syar'iyyah 2x4.01 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 278 SKRIPSI HTN 278 My Library SKRIPSI HTN 278 23569 2022-06-24 10:03:15 2022-06-24 10:03:44 machine generated