Hilmi Samsudin Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2022 monographic id Indonesia

Text

xii + 121 hlm.; 18 x 25 cm Dalam masalah menentukan hukum wakaf Muaqqat (berjangka waktu) para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya wakaf muaqqat, diantaranya Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi’i berpendapat bahwa wakaf harus bersifat lazim artinya harta yang diwakafkan itu tetap. Sedangkan Imam Abu Hnifah berpendapat wakaf bersifat ghairu lazim (tidak tetap) artinya harta yang sudah di wakafkan masih menjadi milik wakif, sehingga wakif bisa menarik kembali harta yang telah di wakafkan. Perbedaan pendapat tersebut bisa menimbulkan sebuah akibat hukum yang berbeda-beda. Perumusan masalahnya adalah: 1). Bagaimana Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Wakaf Muaqqat? 2). Bagaimana Relevansi Hukum Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Muaqqat Dengan Undang-Undang Wakaf di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang hukum wakaf muaqqat dan untuk mengetahui relevansi hukum pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang wakaf Muaqqat dengan undang-undang wakaf di indonesia. Penulis menggunakan Metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan perbandingan (comparative study) yaitu penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dekomentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Pembahasan perbandingan ini dititik berartkan pada persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang wakaf muaqqat. Adapun hasil dari penelitian pertama Imam Syafi’i berpendapat hukum wakaf berjangka waktu itu tidak boleh karena Imam Syafi’i mensyaratkan wakaf itu harus bersifat ta’bid (permanen) serta kepemilikan harta menjadi milik Allah oleh karena itu wakif tidak memiliki kekuasaan atas harta benda yang di wakafkan akibatnya wakif tidak bisa menarik kembali harta yang telah di wakafkan. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf muaqqat karena beliau berpendapat bahwa wakaf itu adalah akad tabarru gairu lazim (pelepasan hak yang tidak tetap) sehingga harta benda wakaf masih dalam kekuasaan wakif seutuhnya, dan yang menjadi milik umum hanyalah manfaatnya. Oleh karena itu pihak wakif bisa menarik Kembali harta benda yang telah di wakafkan manakala sudah habis masa waktu yang di tetapkan sebelumnya. kedua dari dua pendapat tersebut memiliki relevansi dengan undangundang yang berlaku di Indonesia sebagaimana di terangkan dalam pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan/ menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah/ kesejahteraan umum menurut syari’ah. Hal tersebut menggambarkan adanya sebuah relevansi pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dengan UndangUndang wakaf yang berlaku Wakaf Muaqqat 2x4 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 269 SKRIPSI HKI 269 My Library SKRIPSI HKI 269 23542 2022-06-09 14:22:28 2022-06-09 14:22:58 machine generated