Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
MUHAMAD JEJEN Primary Author mixed material bibliography Serang Banten FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 2021 monographic id Indonesia

Text

21.5 cm , 28 cm, 115hlm Judul Skripsi: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020 M/1441 H. Fikih siyasah adalah hukum Islam yang bahasannya tentang politik dan kekuasaan sehingga bisa dijadikan dasar dalam melihat perkembangan ketatanegaraan Indonesia, sementara pro kontrak keterlibatan fungsionaris parpol masuk dalam keanggotaan DPD menimbulkan dua eksistensi putusan pengadilan yang saling bertentangan yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU- XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018. Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pendapat hukum para ahli terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 ? 2) Bagaimana timbulnya Dualisme Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018? 3) Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam Perspektif Fiqh Siyasah? Tujuan Penelitian yaitu: 1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat hukum para ahli terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, 2. Untuk mengetahui timbulnya Dualisme Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 3. Untuk mengetahui Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU- XVI/2018 dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan Metode Penelitian studi kepustakaan (library research), jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yuridis normatif, Teknik Pengumpulan data penelitian ini bersumber dari bahan primer, skunder, dan tersier. Teknik Pengolahan data Penelitian ini menggunakan logika Induktif, yakni berangkat dari pernyataan khusus kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan umum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : Pertama, Para ahli hukum tata negara berbeda pendapat dalam menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, letak perbedaan pendapat tersebut pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu sehingga berakibat pada boleh dan tidaknya anggota Parpol menjadi anggota DPD. Kedua. Dualisme Keputusan hukum terkait dengan kasus fungsionaris Parpol dalam keanggotaan DPD menimbulkan kontradiksi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 menandakan ketidakselarasan peradilan dalam memutus putusan sesuai dengan wilayah yuridiksinya, Ketiga, Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan anggota DPD bukan berasal dari Partai Politik bersifat final dan mengikat. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi SKRIPSI HTN 231 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 231 SKRIPSI HTN 231 My Library SKRIPSI HTN 231 22808 2022-01-03 11:11:44 2022-01-03 11:12:05 machine generated