Wildan Primary Author mixed material bibliography Serang Banten FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 2021 monographic id Indonesia

Text

21.5cm, 28cm, 106hlm Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Selain memenuhi asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sistem electronic voting menawarkan informasi hasil Pilkada dapat diperoleh secara cepat dibanding dengan pemilihan Kepala Daerah secara konvensional apabila di persiapkan secara matang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana legalitas hukum sistem electronic voting pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, 2) Bagaimana Implikasi sistem electronic voting pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui Bagaimana legalitas hukum sistem electronic voting pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. 2) untuk mengetahui Bagaimana implikasi sistem electronic voting pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan sistem electronic voting pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Analisis UU. No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan e-voting pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia sudah mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009, Pasal 85 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Implikasi penerapan e-voting pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam pelaksanaannya secara hukum tidak mewajibkan ataupun tidak adanya sanksi kepada suatu daerah yang tidak menerapkan sistem e-voting. akan tetapi di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan daerah tersebut, serta harus siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak, dan kesiapan masyarakat di daerah tersebut, serta persyaratan lain yang diperlukan agar terciptanya pemilihan Kepala Daerah di Indonesia yang lebih baik. Sistem Electronic Voting Pada Pemilihan Kepala Dae SKRIPSI HTN 223 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 223 SKRIPSI HTN 223 My Library SKRIPSI HTN 223 22503 2021-11-22 10:24:50 2021-11-22 10:25:08 machine generated