Implikasi UU RI No. 6 Pasal 55 Tahun 2014 tentang Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Ds. Badak Anom, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang)

Implikasi UU RI No. 6 Pasal 55 Tahun 2014 tentang Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Ds. Badak Anom, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang) Mochamad Adlil Rais Wicaksono Primary Author mixed material bibliography Serang Banten FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 2021 monographic id Indonesia 21.5cm, 28cm, 81hlm Judul Skripsi: Implikasi UU RI No. 6 Pasal 55 Tahun 2014 tentang Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Ds. Badak Anom, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang) Sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Pasal 55 BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Rumusan masalah penelitian ini yaitu:(1)Bagaimana Penyusunan Rancangan peraturan Desa?(2)Bagaimana Penyaluran dan Penampungan aspirasi masyarakat?(3)Bagaimana Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Desa? Penelitian ini bertujuan untuk:(1)Untuk mengetahui Penyusunan rancangan peraturan Desa(2)Untuk mengetahui Penyaluran dan Penampungan aspirasi masyarakat(3)Untuk mengetahui Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penulisan menggunakan Field Research yaitu riset lapangan. Adapun tehnik pengumpulan data yaitu dengan Observasi, wawancara, dokumentasi, setelah data terkumpul pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian penulis mereduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Kesimpulan penelitian ini adalah:(1)Dalam melaksanakan tugasnya BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat,dan mengawasi kinerja Aparatur Desa, (2)Fungsi yang harus di lakukan oleh BPD adalah menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat seiring dengan berjalannya waktu peran BPD kepada masyarakat dalam hal penggalian aspirasi belum maksimal (3)BPD masih memiliki kelemahan dalam pengawasan keuangan desa, karena kurangnya kontrol, transparan serta akuntabel terhadap tugas dan fungsinya. Implikasi UU RI No. 6 Pasal 55 Tahun 2014 SKRIPSI HTN 204 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 204 SKRIPSI HTN 204 My Library SKRIPSI HTN 204 22395 2021-11-16 08:18:12 2021-11-16 08:18:37 machine generated