Sistem pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah (Studi Komparasi Undang-Undang nomor 23 ahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat)

Sistem pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah (Studi Komparasi Undang-Undang nomor 23 ahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat) IDA KHOLIDAH Primary Author mixed material bibliography Serang Banten PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 2020 monographic id Indonesia 21,5cm, 28cm, 183 hlm Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Serang merupakan salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang termasuk lembaga pemerintahan nonstruktural Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyandang status sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, tentunya negara ini memiliki potensi zakat yang sangat besar. BAZNAS Kota Serang sendiri menargetkan penghimpunan zakat secara maksimal. Namun penghimpunan zakat belum bisa dioptimalkan secara maksimal sehingga berpengaruh pada lambannya pengentasan kemiskinan. Hal ini tentunya tidak lepas dari pengelolaan zakat yang kurang maksimal. Dalam pengelolaan zakat butuh sebuah asas agar nantinya dapat mempengaruhi pemikiran dan kinerja pengelola zakat guna pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Maka dibutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi asas pengelolaan zakat serta berapa tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Serang berdasarkan Perda No 6 Tahun 2014 relevansinya dengan UU No 23 Tahun 2011. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta dokumentasi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Perda Zakat tentang system pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Serang sudah seusai dengan implementasi isi perda itu sendiri, dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara profesional dan akuntabel, begitupun relevansinya dengan UU No 23 Tahun 2011 sama sekali tidak bertentangan, justru menguatkan tentang pemberdayaan zakat itu sendiri. Sistem Pengelolaan Zakat TESIS EIS 51 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat TESIS EIS 51 TESIS EIS 51 My Library TESIS EIS 51 21762 2021-06-17 10:33:11 2021-06-17 10:33:30 machine generated