Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Silvia Angela Primary Author mixed material bibliography Serang Banten Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020 monographic id Indonesia

Text

21,5cm, 28cm, 102 hlm Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota berwenang mengatur sendiri urusan pemerintahan nya sendiri berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Namun dengan ada nya hal tersebut akan menimbulkan permasalahan lain, seperti adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang belum sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Akibatnya terjadi tarik menarik kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah : 1). Bagaimana mekanisme hubungan kewenanan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? 2). Bagaimana pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan Penelitian: 1). Untuk mengetahui bagaimana mekanisme hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha daerah. 2). Untuk mengetahui bagaimana pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengaan cara melakukan studi kepustakan (liberty research). Teknik pengumpulan data mengunakan sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder yang di peroleh melalui media prantara berupa catatan, buku-buku teks, jurnal,artikel, dan berita di internet, adapun analisis data dengan mengunakan analisis kualitatif kemudian di sajikan dalam bentuk deskritif. Kesimpulan dari penelitain ini: 1)Mekanisme hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah melalui delegasi yakni pelimpahan wewenang dari satu badan/pejabat kepada badan/pejabat lainnya walaupun pada dasarnya antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai kewenangan masing-masing pemerintah. 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggaran pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilihat dari dampak dan manfaat yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Jika dampak yang ditimbulkan bersifat daerah lokal maka menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan jika dampak atau manfaatnya lintas Kabupaten/Kota maka menjadi urusan Pemerintahan Provinsi Mekanisme hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Mekanisme Hubungan Kewenangan SKRIPSI HTN 177 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 177 SKRIPSI HTN 177 My Library SKRIPSI HTN 177 21446 2021-03-04 14:57:55 2021-03-04 14:58:15 machine generated