Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Sulhanudin Primary Author mixed material bibliography Serang Banten Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019 monographic id Indonesia

Text

21.5cm, 28cm, 118hlm Dalam memutus perkara Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang bolehnya menikah dengan salah satu rekan sekantor hakim Mahkamah Konstitusi menguji materiil Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini permasalahan yang terjadi berawal dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan. Perumusan Masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 13/PUU-XV/2017? 2) Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU=XV/2017? Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Untuk mengkaji dan memahami dasar hukum dan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam memutus perkara nomor 13/PUU-XV/2017. 2) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari putusan Nomor 13/PUUXV/2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan megumpulkan, membaca dan menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat primer maupun sekunder. Adapun teknik pengolahan data yaitu konten analisis, yakni membahas secara mendalam terhadap isi putusan yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 13/PUU-XV/2017. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UndangUndang Dasar dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yaitu Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam putusan itu Mahkamah menyatakan Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 dinyatakan bertentangaan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pengusaha tidak boleh lagi mencantumkan pelarangan kepada pekerja/buruh untuk menikah dengan pekerja/buruh lain dalam satu perusahaan. Analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Menikah dengan Rekan Sekantor SKRIPSI HKI 130 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 130 SKRIPSI HKI 130 My Library SKRIPSI HKI 130 19694 2019-12-02 13:31:52 2019-12-02 13:32:06 machine generated