Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
David Kholik Primary Author mixed material bibliography Serang Banten Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019 monographic id Indonesia

Text

21.5cm, 28cm, 108hlm Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 telah menghapuskan kiprah perempuan dalam bidang politik di Indonesia, khususnya dalam hal ini mereka perempuan yang sedang berada di parlemen yang mewakili rakyat indonesia, padahal jaminan perempuan untuk ikut andil dalam pengambilan kebijakan bahkan menduduki posisi pemimpin sebuah komisi di parlemen telah di jamin secara penuh oleh konstitusi yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 oleh karena itu para pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 82/PUU-XII/2014? 2) Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014? Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 82/PUU-XII/2014. 2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yaitu metode analisis yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yakni berangkat dari pernyataan khusus, kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 tentang keterwakilan perempuan di parlemen yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 101 ayat (2) . Kedua, Akibat hukum dari berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 tentang keterwakilan perempuan maka peran perempuan di bidang politik khususnya yang sudah terpilih menjadi anggota legislatif di parlemen memiliki kepastian hukum dan kedudukan yang sama dengan laki-laki dan juga memiliki kesempatan dalam menduduki posisi pimpinan di parlemen. Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/Analisis Yuridis SKRIPSI HTN 135 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 135 SKRIPSI HTN 135 My Library SKRIPSI HTN 135 19431 2019-11-19 08:41:18 2019-11-19 08:41:35 machine generated