Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Laeli Padilah Primary Author mixed material bibliography Serang Banten Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019 monographic

Text

15,5cm, 28cm, 128hlm Nama: Laeli Padilah, NIM: 151200469, Judul Skripsi: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XV/2017 tentang Ketetapan Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PUU-XV/2017 tentang Ketetapan Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019. Alasan pemohon mengajukan uji materi pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 terhadap pasal 1 ayat (3), pasal 6A ayat (2), pasal 22E ayat (1), (2), dan (3), dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa akibat ditetapkannya ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagaimana ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena pemohon merupakan partai peserta pemilu tahun 2014, akan tetapi tidak memiliki kursi di DPR karena tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 3,5%, sehingga partai tersebut tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara perseorangan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 70/PUU-XV/2017? 2. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUUXV/2017? Tujuan Penilitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 70/PUU-XV/2017. 2. Untuk mengetahui Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUUXV/2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Adapun data yang d\iperoleh yaitu berasal dari data primer, sekunder dan tersier dengan tekhnik pengumpulan data melalui studi dokumen dan kepustakaan (library research). Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: Pertama, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 70/PUU-XV/2017, menyatakan bahwa pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 merupakan kewenangan pembentuk Undang-undang yang telah diberikan oleh konstitusi. Oleh karena itu Mahkamah menyerahkah sepenuhnya aturan tersebut kepada pembentuk Undang-undang dengan tetap mendasarkan kepada UUD 1945. Adapun perkara ini muncul dikarenakan belum berjalannya fungsi partai-partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik. Kedua, Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 bahwa partai-partai kecil yang ingin mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara sendirian tidak dapat terlaksana, dan juga partai baru yang merupakan peserta pemilu tahun 2019 tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden, karena partai baru tersebut bukan merupakan partai peserta pemilu tahun 2014 dan belum memiliki kursi di DPR Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. SKRIPSI HTN 113 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 113 SKRIPSI HTN 113 My Library (RAK 9) SKRIPSI HTN 113 16623 2019-05-15 11:16:53 2019-05-15 11:17:31 machine generated