Ahmad Herli Erdian Primary Author mixed material bibliography Serang Banten Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018 monographic id Indonesia

Text

21,5cm, 28cm, 98hlmn Ahmad Herli Erdiana , NIM :131200274, Judul Skripsi : Kewenangan KPK Melakukan PenyadapanTerhadap Orangyang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Study Undang-undang KPKNo 30 Tahun 2002dan Hukum Islam). Upaya KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan terhadap terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi melalui penyadapan dari aspekpendekatan Undang-undang ITE No. 11 Tahun 2008 dan Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, demikian pula bila dihubungkan dengan konsep ajaran Islam, perbuatan penyadapan atau mencari kesalahan orang lain adalah dilarangdan sangat jelas tidak diperbolehkan, namun tedapat pengecualian yang bisa dilakukan, jika tindakkorupsi trsebut membuatkeuangan negara merugi, maka tindakan penyadapan itu perlu dilakukanDari permasalahan diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalahnya yaitu : 1.BagaimanaHukum penyadapanterhadap objek yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut Undang-undangKPKNo 30 Tahun 2002? 2.BagaimanaHukum Penyadapanterhadap objek yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut hukum Islam?Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Untukmengetahui hukum penyadapan menurut Undang-undangKPK No 30 tahun 2002 tentang komisipemberantasan korupsi. 2. Untukmengetahui hukum penyadapanterhadap objek yang diduga melakukan tindaka pidana korupsi menurut hukum Islam.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan (Library Research) penulisan ini merupakan kegiatan telaah pustaka (Review Research) yaitu penulis membaca, mengutip dan meerangkai hal-hal yang perlu merujuk pada buku-buku dan dokumen-dokumen serta berbagai rujukan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan, dan menggunakan metode kualitatif induktif yaitu mengemukakan data yang bersifatkhusus untuk diolah menjadi kesimpulan yang bersifat umum sehingga penulis memperoleh penjelasan secara terperinci. Kewenangan KPK, Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi SKRIPSI HTN 100 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 100 SKRIPSI HTN 100 My Library (Rak 9) SKRIPSI HTN 100 16205 2019-02-26 11:47:38 2019-02-26 11:48:12 machine generated