Detail Cantuman Kembali
Eksistensi Praesumtio Iustae Causa dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Hukum Pemerintah dalam Bidang Hukum Publik ( Perkara No.36/G/2014/PTUNSRG)
- Bagikan:
Ias Mulashin, NIM: 131200312, Judul skripsi: Eksistensi Praesumtio Iustae Causa dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Hukum Pemerintah dalam Bidang Hukum Publik ( Perkara No.36/G/2014/PTUNSRG)
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan dasar lahirnya
sengketa tata usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 UU
No.5 Tahun 1986 dan karenanya merupakan objek pemeriksaan PTUN. Dari
suatu keputusan TUN yang selalu mengandung asas praesumptio iustae causa,
yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) harus selalu dianggap
sah selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu
dapat segera dilaksanakan. Tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang
menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu
hubungan hukum TUN yang telah ada.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: 1.Faktor – faktor apakah yang menyebabkan adanya
tindakan hukum pemerintah dalam hukum publik? 2. Bagaimanakah korelasi
antara praesumtio iustae causa dengan tindakan hukum publik perkara No
30/G//2014/PTUN-SRG?
Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui faktor - faktor yang
menyebabkan adanya tindakan hukum pemerintah terhadap hukum publik. 2.
Untuk mengetahui korelasi antara praesumtio iustae causa dengan tindakan
hukum publik perkara No 30/G2014/PTUN-SRG.
Metode penelitian ini menggunakan: 1.Pengumpulan Data: Dalam
pengumpulan data penulis menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode ini
penulis mengumpulkan data-data yang di hasilkan dari penelitian, baik
bersumber dari buku-buku tentang Praesumtio Iustae Causa sebagai control
terhadap tindakan pemerintah, maupun bahan-bahan perpustakaan lainnya yang
bersangkutan dengan masalah yang di bahas. 2. Pengolahan Data Untuk
mengolah data yang telah terkumpul penulis menggunakan tekhnik induktif,
yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan data. 3.Teknik penulisan Buku
pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN “sltan Maulana Hasanuddin”
Banten.
Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah: 1. Faktor–
faktor yang menyebabkan adanya tindakan hukum pemerintah terhadap hukum
publik. Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya sesuai
dengan keinginan masyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk
menjalankan urusan pemerintahan. Tindakan suatu Badan/Pejabat Tata Usaha
Negara seringkali bertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat.
Pertentangan antara keputusan Pejabat Tata Usaha negara dengan kepentingan
masyarakat. 2. Korelasi antara praesumtio iustae causa dengan tindakan hukum
publik. Pada dasarnya wewenang hukum publik dikaitkan selalu pada jabatan
publik yang merupakan organ pemerintahan (bestuurs orgaan) dan menjalankan
wewenangnya dalam fungsi pemerintahan, yang dalam segala tindakannya selalu
dilakukannya demi kepentingan umum atau pelayanan umum (public service)
Ias Mulashin - Personal Name
SKRIPSI HTN 74
SKRIPSI HTN 74
Text
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2017
Serang Banten
21.5cm, 28cm, 85hlm
SKRIPSI HTN 74
LOADING LIST...
LOADING LIST...