Periodesasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten)

Periodesasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten) Hildayanti Primary Author mixed material bibliography Serang Banten Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018 monographic 21.5cm, 28cm, 95hlm Hildayanti, NIM : 141200364 Judul Skripsi : Periodesasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten). Kepala desa harus memperhatikan kewajiban-kewajiban dan juga larangan-larangan sebagaimana yang tercantum dalam undangundang no 6 tahun 2014 tentang desa. Sudah sangat jelas bahwa didalam undang-undang no 6 tahun 2014 dijelaskan dari masa jabatan atau periode, hak dan kewajiban, pencalonan kepala desa, pemilihan kepala desa, dan pemberhentian kepala desa. Khususnya mengenai jabatan atau periode kepala desa bahwasannya jabatan kepala desa sebanyak-banyaknya menjabat 3 kali periode dan tidak boleh lebih dari 3 kali periode. Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah dari kajian ini adalah : 1) Bagaimana Prosedur Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ? 2) Bagaiman Periodesasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ? 3) Bagaimana Kedudukan Kepala Desa Pakuncen Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? Tujuan penelitian skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui Prosedur Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 2) Untuk mengetahui Periodesasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. 3) Untuk mengetahui Kedudukan Kepala Desa Pakuncen Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Dalam Prosedur pemilihan Kepala Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 Bagian Ketiga disebutkan dalam pasal 31. 2) Dalam menentukan jabatan Kepala Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang diatur dalam pasal 39. 3) Kedudukan Kepala Desa diDesa Pakuncen menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 sah karena sesuai dengan BAB XV tentang peralihan Periodesasi Jabatan Kepala Desa SKRIPSI HTN 71 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 71 SKRIPSI HTN 71 My Library (RAK 9) SKRIPSI HTN 71 14760 2018-11-19 14:40:38 2018-11-19 14:41:31 machine generated