Nani Wulandari Primary Author mixed material bibliography Serang Banten Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018 monographic

Text

21.5cm, 28cm, 85hlm Nani Wulandari, NIM: 131200320, Judul Skripsi: Implementasi Kewenangan Kelurahan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang) Kelurahan merupakan pemerintahan terkecil dalam pemerintahan daerah dan dianggap paling mengetahui keadaan yang terjadi di wilayah kewenangannya. Sehingga dalam pelaksanaannya, kedudukan dan kewenangan pemerintahan kelurahan juga diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Namun, berdasarkan kebutuhan terkadang pemerintah pusat mengganti undang-undang pemerintahan daerah yang menyebabkan kewenangan kelurahan turut berubah. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Apa saja kewenangan kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di kelurahan Banten? 2)Bagaimana implementasi kewenangan kelurahan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di kelurahan Banten? Tujuan Penelitian dalam skripsi adalah: 1) Untuk mengetahui kewenangan kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di kelurahan Banten 2) Untuk mengetahui implementasi kewenangan kelurahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di kelurahan Banten. Untuk menelaah skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (file research) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan di kelurahan Banten kecamatan Kasemen kota Serang dengan cara wawancara. Sumber data berasal dari data primer berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan data skunder berupa buku-buku mengenai pemerintahan daerah. Kesimpulan dalam skripsi ini berupa: 1) Kelurahan Banten dalam melaksanakan kewenangannya sudah sesuai berdasarkan undang-undang yaitu mengurusi masalah pemerintahan kelurahan dalam melayani masyarakat seperti tanda tangan surat pengantar membuat KTP atau yang lainnya. 2) Sedangkan urusan yang lainnya seperti pemberdayaan masyarakat merupakan tugas yang didistribusikan dari kecamatan dilaksanakan oleh kelurahan sebagai bawahan. UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014: PEMERINTAHAN DAERAH SKRIPSI HTN 64 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 64 SKRIPSI HTN 64 My Library (RAK 9) SKRIPSI HTN 64 14359 2018-10-25 14:13:35 2018-10-25 14:14:08 machine generated