Denda Pemotongan Upah Akibat Barang Hilang Menurut Hukum Islam dan PP. No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi di Indomaret dan Alfamart Kec. Cadasari Kab. Pandeglang)

Denda Pemotongan Upah Akibat Barang Hilang Menurut Hukum Islam dan PP. No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi di Indomaret dan Alfamart Kec. Cadasari Kab. Pandeglang) Neneng Rita Fatmawati Primary Author mixed material bibliography Serang Banten Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018 monographic 21.5cm, 28cm, 82hlm Neneng Rita Fatmawati (141300790) Judul Skripsi : Denda Pemotongan Upah Akibat Barang Hilang Menurut Hukum Islam dan PP. No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi di Indomaret dan Alfamart Kec. Cadasari Kab. Pandeglang) Upah merupakan imbalan finansial langsung yang diberikan kepada karyawan atau tenaga kerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Namun terdapat persoalan, bahwa pekerja/karyawan di perusahaan ritel tidak mendapatkan upah sepenuhnya, karena adanya pemotongan upah atau dikenakan sanksi untuk mengganti bila terjadi barang hilang baik karena kelalaian sendiri atau dari pihak lain. Dari permasalahan di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemotongan upah akibat barang hilang menurut PP. No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan? 2. Bagaimana pemotongan upah akibat barang hilang menurut hukum Islam? 3. Bagaimana relevansi pemotongan upah akibat barang hilang menurut PP. No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan hukum Islam?. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pemotongan upah akibat barang hilang menurut PP. No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. 2. Untuk mengetahui pemotongan upah akibat barang hilang menurut hukum Islam . 3.Untuk mengetahui relevansi pemotongan upah akibat barang hilang menurut PP No.78 tahun 2015 dan Hukum Islam. Untuk melakukan penelitian dan mencari data skripsi ini, penulis mengunakan bentuk penelitian field research, jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber yang digunakan yaitu sumber primer adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber sekunder adalah UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ,PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1). PP. No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan membolehkan adanya pemotongan upah akibat barang hilang yang tercantum pada pasal 57 dan pasal 58. 2). Dalam Hukum Islam pun memperbolehkan, jika sudah tercantum dalam akad perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak,kecuali pemotongan upah tersebut dilakukan secara sepihak atau tidak dibacakan dalam perjanjian maka itu tidak disahkan. 3). Relevansi antara PP. No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Hukum Islam terhadap pemotongan upah akibat barang hilang, keduanya mementingkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak DENDA PEMOTONGAN UPAH: BARANG HILANG, HUKUM ISLAM, SKRIPSI HES 74 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HES 74 SKRIPSI HES 74 My Library (RAK 1) SKRIPSI HES 74 14331 2018-10-24 08:59:49 2018-10-24 09:00:28 machine generated