PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP HAK ISTRI AKHMADI Primary Author mixed material bibliography Serang Banten Magister HK UIN SMH BANTEN 2016 monographic

Text

21.5cm, 28cm, 173hlm Nama: Akhmadi , NIM: 1440201261, Judul tesis: PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP HAK ISTRI Islam adalah agama universal dan berlaku bagi segenap mukallaf tanpa memandang status kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, bagi setiap mukallaf yang melakukan perceraian dalam bentuk cerai. Oleh karena itu, bagi setiap mukallaf yang melakukan perceraian dalam bentuk cerai thalak, maka bekas suami wajib thalak dan wajib untuk membayar ; mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama melaksanakan iddah. Kewajiban tersebut berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil Muslim. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah : Bagaimana ketentuan hukum islam tentang hak-hak isteri yang telah dicerai suami Pegawai Negeri Sipi? Bagaimana ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 atau PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang hak-hak isteri PNS yang telah dicerai? Bagaimana pandangan Pengadilan Agama serang terhadap hak-hak bekas isteri dari suami PNS? HUKUM KELUARGA ISLAM TESIS HK 04 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat TESIS HK 04 TESIS HK 04 My Library (RAK TESIS) TESIS HK 04 12359 2017-07-25 11:20:12 2017-07-25 11:21:44 machine generated