Detail Cantuman Kembali
Peran Pemerintah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Analisis UU No. 32 Tahun 2009 Studi Kasus di Kelurahan Bagendung)
- Bagikan:
Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh banyaknya kerusakan alam yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Seperti yang terjadi di wilayah Bagendung ini. Akibat suatu kegiatan perusahaan pertambangan/galian pasir tidak sedikit warga masyarakat yang kemudian mengeluhkan dampak yang ditimbulkannya. Seperti polusi udara yang kian terasa, kerusakan infrastruktur dan lain sebagainya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tugas dan perannya dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Berkaitan dengan ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran pemerintah terkait kebijakan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 terhadap dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan pasir, lalu bagaimana analisis siyasah dusturiyah-nya. Dengan begitu tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran pemerintah terkait kebijakan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Mempertajam analisis penelitian ini menggunakan grand theory (teori pemerintahan dan kebijakan), middle theory (teori lingkungan hidup dan perundang-undangan), applied theory (sosiologi hukum dan siyasah dusturiyah). Adapun metode yang digunakan ialah kualitatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah terkait kebijakan dalam hal terjadinya dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan dan/atau usaha tambang pasir oleh beberapa perusahaan tambang pasir di Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, dalam hal ini sudah mengupayakan untuk melaksanakan tugas dan perannya terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009, meskipun terdapat beberapa hambatan yang kemudian menjadikan hak-hak atas lingkungan yang sehat juga baik itu belum dapat sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya warga masyarakat yang merasakan dampak akibat kegiatan dan/atau usaha tambang pasir di wilayah Bagendung. Kemudian berdasarkan fiqh siyasah dusturiyah-nya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan serta peran pemerintah apabila dilihat dalam Al-sulthah al-tanfidziyyah-nya sudah sesuai dengan syariat. Dimana peraturan dan peran pemerintah yang mengedepankan kemaslahatan ummat dan menjunjung hak asasi manusia dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk turut berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Nita Anita - Personal Name
SKRIPSI HTN 571
363.73
Text
Indonesia
2024
serang
xiv + 77 hlm.; 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...