Detail Cantuman Kembali
Tinjauan Hukum Tata Negara (HTN) Indonesia tentang Kedudukan Wazir Menurut Pandangan Imam Al-Mawardi
- Bagikan:
Wazir adalah pembantu kepala negara (khalifah atau raja) dalam
menjalankan tugas-tugasnya. Dikarenakan kepala negara tidak mampu atau bisa
melaksanakan keseluruhan tugas atau urusan politik negara dengan sendirinya
tanpa adanya tangan kanan yang membantunya dalam melaksanakan urusan
negara, maka dengan demikian kepala negara memiliki seorang pembantu
tenaga dan pikirannya yaitu wazir. Wazir dalam pemerintahan berperan penting
karena dalam melaksanakan tugasnya dipercaya dalam menangani sebuah
persoalan dibagian tugasnya masing-masing sehingga persoalan dalam sebuah
negara bisa terkendalikan berkat adanya wazir. Di Indonesia sendiri presiden
tidak bisa melaksanakan kewenangannya sendiri melainkan membutuhkan
bantuan para menteri negara. Di Indonesia sendiri kementerian telah diatur
secara tegas dalam UUD Negara Republik Indonesia pada Pasal 17 yang
menyatakan bahwa: 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2)
Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3) Setiap menteri
membidangi urusan tertentu dalam pemerintah. 4) Pembentukan, pengubahan
dan pembubaran kementerian negara diataur dalam undang-undang.
Rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penulisan ini adalah 1.
Bagaimana kedudukan wazir dalam sisitem kekuasaan eksekutif perspektif
imam al-Mawardi. Dan 2. Bagaimana relevansi konsep wazir al-Mawardi
dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tujuan penelitian dalam skripsi ini
adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan wazir dalam sistem
kekuasaan eksekutif perspektif imam al-Mawardi. 2. Untuk mengetahui
bagaimana relevansi konsep wazir al-Mawardi dalam sistem pemerintahan
Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pustaka
(Library Research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normative adalah
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.
Kemudian data yang diperoleh atau terkumpul terus diolah melalui proses
editing data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangakan
analisi data dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Dengan
menggunakan metode induktif.
Hasil penelitian yang didapat, menurut imam al-Mawardi memandang
wazir sebagai pembantu imam atau Khalifah dalam menajalankan roda
pemerintahan dalam negara berdasarkan bidang dan tugasnya masing-masing.
Karena pada dasarnya khalifah atau imam tidak bisa melaksanakan urusan
pemerintahan dengan tangan sendiri melainkan membutuhkan tenaga dan
pikiran seorang wazir. Ditinjau dari Hukum Tata Negara kedudukan menteri
hanyalah seorang pembantu dari pada presiden sebagaimana dalam negara
Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial yang mana kepala
negara dan pemerintahannya dipegang atau dipimpin oleh presiden. Dengan
demikian kedudukan menteri hanya sebatas menjalankan apa yang telah
diperintahkan oleh presiden dalam menjalankan segala tugas dan urusan-urusan
negara. Dengan demikian konsep wazir menurut imam al-Mawardi yang relevan
di Indonesia adalah konsep wazir tanfidzy yang mana di Indonesia sendiri
menteri sekedar menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh presiden dan
tidak bisa melaksanakan ide atau ijtihadnya sendiri melainkan bergantung
dengan keputusan dan perintah kepala negara atau presiden.
Nopi Pramayanti - Personal Name
SKRIPSI HTN 468
2X6.1
Text
Indonesia
2023
serang
xiii + 123 hlm.; 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...