Detail Cantuman Kembali
Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019
- Bagikan:
Birokrasi adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai
wewenang serta tugas-tugas yang kompleks dalam menjalankan
program pemerintahan. Fiqih siyasah adalah bagian dari ilmu fiqih
yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah berkaitan dengan
pemegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan
hukum yang adil. Kajian fiqih siyasah adalah Peraturan dan perundangundangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam
mewujudkan kemashlahatan umat, Pengorganisasian dan pengaturan
untuk mewujudkan kemashlahatan, dan hubungan antar penguasa
dengan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai
tujuan Negara.
Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam
penelitian ini, adalah: 1) Bagaimana Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Tangerang Dalam Implementasi Peraturan Bupati 63 Tahun 2019. 2)
Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Tangerang Dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63
Tahun 2019?
Dengan tujuan: 1) Untuk mengetahui Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Tangerang Dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63
Tahun 2019. 2) Untuk mengetahui Analisis Fiqih Siyasah Terhadap
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Implementasi
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019.
Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu pendekatan Fiqih siyasah dusturiyah dengan jenis penelitian
kualitatif. Sedangkan Sumber data penelitian menggunakan data
sekunder dan data primer. Peneliti juga melakukan pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, dan Dokumentasi.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Implementasi Peraturan
Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tidak menjalankan tugas dan fungsinya
dengan baik. Kolaborasi pada Peraturan ini sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b yaitu suatu bentuk kerjasama antara PD dan
Stakeholders dalam Pelaksanaan Gebrak Pakumis Plus.” 2) Analisis
Fiqih Siyasah Terhadap Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang
Dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019.
Berdasarkan Fiqih siyasah dusturiyah dalam menjalankan tugasnya
Pemerintah Kabupaten Tangerang belum berjalan dengan baik. Karena
dalam implementasi masih terdapat banyak kendala. Sehingga
masyarakat tidak mendapatkan hak sepenuhnya. Ini sesuai dengan
prinsip fiqih siyasah yaitu tentang kemashlahatan umat
MANDA KARLINA - Personal Name
SKRIPSI HTN 364
340
Text
Indonesia
UIN SMH BANTEN
2022
Serang Banten
xiii + 95 hlm.; 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...