Detail Cantuman Kembali
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.011-017/PUU-I/2003 TENTANG PEMULIHAN HAK POLITIK EKS ANGGOTA PKI
- Bagikan:
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengabulkan permohonan
pengujian UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 yang
oleh pemohon dianggap mengandung unsur dikriminasi. Dalam putusan yang
dibacakan 24 Februari 2004, eks anggota PKI mendapatkan kembali hak politiknya
sebagai warga negara untuk dipilih menjadi anggota legilatif.
Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tanggapan hakim
tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang
Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia, 2) Bagaimana
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang
Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia.
Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana
legalitas hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang
Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia, 2) untuk mengetahui
bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003
Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia,
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori
penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.
Bahan sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan
(library research) yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota
PKI.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implikasi yuridis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUUI/2003 terhadap perlindungan hukum hak
dipilih meliputi: Implikasi yuridis hanya pada lembaga perwakilan ditandai dengan
tidak dicantumkan lagi sebagai persyaratan sebagai dimaksud Pasal 60 huruf g UU
Nomor 12 Tahun 2003. Implikasi yuridis bidang politik untuk hak dipilih adalah
tidak adanya perlakuan diskriminasi dalam setiap produk legislatif yang dibentuk
oleh DPR bersama Presiden maupun produk peraturan perundang-undangan lainnya
ke depan.
Hafsah Khairunnisa - Personal Name
SKRIPSI HTN 293
323
Text
Indonesia
2022
Serang Banten
xiii + 57 hlm.; 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...