Detail Cantuman Kembali
PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH AL-SYAR’IYYAH
- Bagikan:
Perlindungan Negara terhadap warga Negara melalui sistem hukumnya
menentukan cara bagaimana kepentingan-kepentingan itu dapat di informasikan
menjadi kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum yang kemudian menjadi
sebuah hak. Yaitu salah satunya dalam masa pandemi Covid-19. Hak yang harus
dipenuhi oleh Negara terhadap warga Negaranya terutama dalam pemenuhan hak
atas kesehatan.
Kelanjutan mengenai hak dan kondisi pandemi Covid-19 dalam keadaan
darurat tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, Presiden mengeluarkan keputusan Nomor 1 Tahun 2020
tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
(Covid-19). Ditinjau dari perspektif siyasah syar’iyyah karena hal ini terjadi siyasah
syar’iyyah membuka ruang kepemimpinan suatu Negara dalam menangani
permasalahan rumah tangga kepemimpinannya.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kebijakan
Pemerintah terhadap Warga Negara dalam keadaan darurat di masa pandemi,
bagaimana pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap kebijakan Pemerintah dalam
keadaan darurat pandemi Covid-19 di Indonesia dalam konteks Kesehatan
Masyarakat.
Tujuan dari penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kebijakan
Pemerintah terhadap Warga Negara dalam keadaan darurat di masa pandemi, untuk
mengetahui pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap kebijakan Pemerintah dalam
keadaan darurat pandemi Covid-19 di Indonesia dalam konteks Kesehatan
Masyarakat.
Adapun metode Penelitian yang digunakan ialah Deskriptif Analisis yakni
pada Studi Kepustakaan (Library Reseach) dengan menelaah tentang konsep
Perlindungan Negara yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber
pertamanya (data primer). Yakni, keadaan darurat pandemi Covid-19 di Indonesia.
Sedangkan data sekundernya adalah data yang biasanya untuk mendukung data
primer baik dalam bentuk buku-buku, dokumen maupun dalam bentuk artikel.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Sejumlah aturan atau
regulasi yang dikeluarkannya oleh Pemerintah terkait adanya aturan hukum dalam
penanganan/percepatan vaksinasi dalam konteks hak atas kesehatan dimaksudkan
untuk melindungi warga Negaranya. Dan dalam perspektif siyasah syar’iyyah suatu
kepemimpinan menjadi hak otoritas dalam mengatur suatu keadaan negara yang
sangat genting.
Rizkie Firdaus - Personal Name
SKRIPSI HTN 278
2x4.01
Text
Indonesia
2022
Serang Banten
xi + 72 hlm.; 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...