Detail Cantuman Kembali
Analisis Yuridis Ketetapan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.
- Bagikan:
Judul Skripsi: Analisis Yuridis Ketetapan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Hal ini dapat dicerna dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik“. Perubahan UUD 1945 yang membawa banyak konsep-konsep perubahan yang fundamental juga menyisakan banyak pertanyaan yang sampai hari ini menjadi perdebatan atau diskursus oleh para ahli ketatanegaraan. Termasuk didalamnya tentang Pasal 37 UUD 1945, yaitu Pasal yang membicarakan secara khusus perubahan UUD 1945 dalam aspek prosedur dan pembatasannya. Mana yang tidak boleh diubah dan mana yang bisa ubah dalam Pasal 37 UUD 1945 pun tidak luput dalam fokus perhatian dari ketentuan pasal ini. Termasuk di dalamnya ketentuan Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945. sebagai pembatasan perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memberikan kepastian hukum bahwa untuk bentuk NKRI dalam perubahan UUD 1945 tidak dapat diubah, atau terjadi pembatasan atas perubahan UUD 1945. Berdasarkan permasalahan ini penulis merumuskan masalah antara lain adalah: 1. Implikasi Pasal 37 terhadap Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ? 2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Negara Kesatuan berdasarkan Amandemen Negara Kesatuan Republik Indonesia ?. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui Implikasi pasal 37 terhadap Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Untuk mengetahui Analisis Amandemen tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian pustaka (Library Reaserch) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan. Dan teknik analisis data atau teknik pengolahan data diolah secara deduktif mengenai analisis yuridis ketetapan bentuk Negara kesatuan republik Indonesia dalam pasal 37 undang-undang dasar 1945. Kesimpulan penelitian ini adalah Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui suatu referendum. Dalam referendum ini menyampaikan pendapatannya dengan jalam menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan di terima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.
Wine Pratiwi - Personal Name
SKRIPSI HTN 213
SKRIPSI HTN 213
Text
Indonesia
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2021
Serang Banten
21.5 cm , 28 cm, 135hlm
LOADING LIST...
LOADING LIST...