Detail Cantuman Kembali
PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN Telaah Hukum Islam terhadap Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 (Studi di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten )
Entus Syamsurrizal,
PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN Telaah Hukum
Islam terhadap Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun
1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor
9 tahun 1975 (Studi di
Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten
)
Perceraian merupakan
bagian penting dalam kehidupan manusia. Ketika hubu
ngan yang dibina melalui
pernikahan tak bisa dipertahankan maka perceraian d
iperbolehkan. Hukum Islam
mengatur pernikahan dan perceraian dengan cukup rin
ci, para ahli hukum Islam
(
fuqaha
) berpendapat bahwa bila seseorang mengucapkan kata
-kata
talak
atau
semisalnya terhadap isterinya maka talaknya diangga
p sah. Sementara itu, hukum
positif (UU No.1/1974 dan PP.No. 9/1975 tentang Pel
aksanaan UU No.1/1974 yang
dikuatkan dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (K
HI) menegaskan
bahwa“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pe
ngadilan Agama yang menjadi
salah satu sebab putusnya perkawinan...”.
Di tengah masyarakat seperti di Kecamatan Carenang,
Kabupaten Serang,
masyarakat lebih merujuk pada tatacara perceraian h
ukum Islam, tidak di depan
sidang pengadilan.
Pada satu sisi masalah ini menunjukkan adanya efek
dari
pemberlakukan hukum positif yang melahirkan perilak
u pelanggaran aspek hukum
yang lain, seperti menerbitkan surat kematian suami
atau istri sebelumnya.
Untuk dapat memperjelas masalah tersebut, penelitia
n ini akan menguraikan
masalah melalui dua pertanyaan berikut: (1)
Bagaimana konsep perceraian di bawah
tangan menurut fikih dan menurut hokum positif?; (
2) Bagaimana tinjauan Hukum
Islam terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan
dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197
5?
Penelitian ini dilakukan dengan metode
yuridis normatif
dan
yuridis
sosiologis
yang bersifat diskriptif analitis komperatif.
Yuridis normatif
yaitu berusaha
untuk menemukan dan mentelaah norma-norma hukum bai
k dalam hukum Islam
maupun dalam hukum positif di Indonesia berkaitan d
engan masalah perceraian,
sedangkan pendekatan sosiologis adalah ingin menemu
kan data yang berkaitan
dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam masayarak
at secara langsung yaitu
berupa kasus-kasus perceraian di.bawah tangan. Pene
litian ini juga dilakukan dengan
pendekatan mashlahah mursalah dan prinsip utility B
entham.
Entus Syamsurrizal - Personal Name
TESIS HK 25
TESIS HK 25
Text
Indonesia
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2016
Serang Banten
21,5cm, 28cm, 176hlm
TESIS HK 25
LOADING LIST...
LOADING LIST...