Detail Cantuman Kembali
Penghapusan Hak TNI Dalam Keterlibatan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif HAM (Studi Pustaka)
- Bagikan:
Muhammad Saddam Ibrahim NIM : 131200247 Judul Skripsi: Penghapusan Hak TNI Dalam Keterlibatan Politik Menurut Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif HAM (Studi Pustaka)
Sejak awal kemerdekaan, TNI merupakan idola bagi masyarakat, karena ia
dianggap sebagai prajurit pejuang yang dalam kehidupan kesehariannya bahu
membahu bersama rakyat, selain untuk menghadapi pihak-pihak luar yang berusaha
menjajah kembali negeri ini, juga bersama masyarakat lainnya bekerja sama di dalam
mengatasi problem kemasyarakatan dan kenegaraan. Dalam benak TNI waktu itu
hanya satu kata yang pasti “Kami adalah prajurit pejuang, tugas kami hanya satu
pertahankan dan tegakkan negara proklamasi 17 Agustus 1945. Dilihat dari pemikiran
diatas, hakikat keberadaan TNI yang sebenarnya, yaitu lebih mementingkan keutuhan
negara ketimbang kepentingan pribadi atau golongan, berpandang jauh kedepan, yaitu
jayanya TNI bersama rakyat.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama Faktor apa
saja yang mempengaruhi Penghapusan hak politik TNI?. Kedua,Bagaimana
Profesionalitas TNI dalam UU HAM ?.
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam membahas skripsi ini adalah:
Pertama, Untuk mengetahui penjelasan dari pandangan undang-undang HAM
tentang faktor faktor penghapusan hak politik TNI. Kedua, Untuk mengetahui
profesionalitas TNI dalam pandangan undang-undang HAM.
Jenis pengumpulan data skripsi ini yang digunakan adalah kepustakaan
(library research) dengan pengumpulan data yang berkaitan serta dianalisa
menggunakan metode deduktif dan tehnik penulisan menggunakan pedoman karya
ilmiah yang disusun oleh tim penyusun UIN “SMH” Banten.
Setelah menganalisa pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa: Hak
Asasi Manusia memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas
dalam pemerintahan termasuk militer, dan itu telah diatur di dalam berbagai
perundang-undangan baik UUD 1945 maupun UU HAM namun sejalan dengan
globalisasi maka Hak Asasi Manusia akan terwujud jika ada pembatasan penggunaan
kewenangan aparat represif negara. Hadirnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang TNI, dikhususkan untuk membangun dan mengembangkan militer secara
profesional, yang sesuai dengan kepentingan politik negara yang secara jelas
mengatur tentang jati diri, kedudukan, peran, fungsi, tugas, postur dan organisasi
pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI serta tentang prajurit secara lengkap untuk
dijadikan pedoman dan payung hukum bagi TNI.
Muhammad Saddam Ibrahim - Personal Name
SKRIPSI HTN 75
SKRIPSI HTN 75
Text
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2018
Serang Banten
21.5cm, 28cm, 76hlm
SKRIPSI HTN 75
LOADING LIST...
LOADING LIST...