Detail Cantuman Kembali
Peran Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Menurut Undang-undang Nomor14 Tahun 2008 Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
- Bagikan:
Junanda, NIM 121300273 judul skripsi: Peran Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Menurut Undang-undang Nomor14 Tahun 2008 Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik.
Suatu upaya untuk mengetahui peroblematika yang dialami oleh
lembaga yang menjalankan undang-undang keterbukaan informasi
dalam mewujudkan pemerintahan banten yang baik (transparan) karena
diketahui Pemerintah Provinsi Banten secara kesluruhan belum
membuka informasinya kepada publik padahal Undang-undang NO 14
Tahun 2008 sudah ditetapkan.
Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimana
Implementasi UU No 14 Tahun 2008 di Provinsi Banten 2). Apakah
Kendala Komisi informasi publik Provinsi Banten dalam mewujudkan
badan publik yang transparan.
Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1). Untuk
mengetahui Implementasi UU No 14 Tahun 2008 di Provinsi Banten.
2). Untuk mengetahui Kendala Komisi Informasi publik Provinsi
Banten dalam mewujudkan badan publik yang transparan.
Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah metode
deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjukan untuk
mengetahui pemerintahan Provinsi Banten dalam menjalankan roda
kepemerintahan yang baik (transparan) adapun teknik samplingnya
adalah non rondom sampling yaitu hanya unsur-unsur yang dapat
dijumpai saja yang diteliti dan diselidiki reputasinya relatif dalam ciri,
sifat, karakter Pemerintahan Banten. Sedangkan pengolahan data
digunakan analisis data ( content analysis ) dengan cara menganalisis
dan menginterpetasikaan data dari maksud dan tujuan terkandung
dalam data-data hasil penelitian lapangan.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemeritahan
Provisi Banten masih jauh dari kata pemerintahan yang baik
dikarenakan pemerintahan yang cenderung menutup informasinya KIP
Provinsi Banten merupakan lembaga yang menjalankan undang-undang
keterbukaan informasi dan hak atas informasi merupakan HAM yang
melekat di setiap individu secara alamiah serta informasi merupakan
ciri dari Negara yang menganut sistem demokrasi, Seharusnya dengan
ditetapkannya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 pemerintah
membuka selebar-lebarnya informasi kepada seluruh masyarakat.
Junanda - Personal Name
SKRIPSI HTN 70
SKRIPSI HTN 70
Text
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2018
Serang Banten
21.5cm, 28cm, 117hlm
SKRIPSI HTN 70
LOADING LIST...
LOADING LIST...