Detail Cantuman Kembali
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak Dalam Menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( Studi Perda Kab. Lebak Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan)
- Bagikan:
Nadiya Al Ichsan, NIM : 141200389 Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak Dalam Menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( Studi Perda Kab. Lebak Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan)
Sejak lahirnya otonomi daerah yang bermula dari tuntunan reformasi yang dipelopori mahasiswa Tahun 1997, otonomi terus menerus mencari bentuk dan format yang sesuai dengan dinamika dan kondisi masyarakat indonesia. Pemberian otonimi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi peraturan Daerah kabupaten Lebak Nomor 9 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu? Bagaimana hubungan pemerintahan Pusat dan pemerintahan Daerah dalam pembentukan peraturan Daerah? Apa saja kewenangan Perda Kab. Lebak Nomor 9 Tahun 2012 Tentang IMB?
Tujuan penelitian dari Skripsi ini adalah Untuk mengetahui hubungan pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah, Untuk menjelaskan terkait kewenangan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang IMB, dan Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Metode penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah penelitian Kualitatif berupa Deskriptif Analitik Yaitu suatu penelitian yang memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis untuk kemudian dianalisis guna memperoleh hasil yang dipertanggungjawabkan, Adapun tehnik pengumpulan data berupa field research (studi lapangan) dengan tehnik wawancara kepada instansi terkait , pengamatan lapangan, dan studi kepustakaan sedangkan pengolahan data digunakan analisis data (content analisis) dengan cara menganalisis data dan menginterprestasikan data dari maksud dan tujuan terkandung dalam data-data hasil penelitian lapangan.
Kesimpulan penelitian ini bahwa Secara yuridis pembagian kewenangan ini oleh undang-undang diatur sebagai urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan pemerintahan secara khusus diatur dalam Pasal 9 yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Penerapan yang terjadi di lapangan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tersebut yaitu adanya kendala-kendala yang terjadi salah satu diantaranya yakni banyaknya masyarakat yang belom tersosialisasikan sehingga kerap sering kali terjadi pembangunan yang tidak memiliki retribusi perizinan
Nadiya Al Ichsan - Personal Name
SKRIPSI HTN 61
SKRIPSI HTN 61
Text
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2018
Serang Banten
21.5cm, 28cm, 76hlm
SKRIPSI HTN 61
LOADING LIST...
LOADING LIST...